undang undang apotek. Permenkes 73 2016 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. undang undang apotek

NOMOR HK. 8 1); 3. Apotek; Mengingat : 1. 1937 No. Kode etik apoteker memuat kewajiban profesi ini. Kes. 23 Ta hun 1992 di negara kita ini. 2 Sarana dan Prasarana di Apotek Sarana dan prasarana Apotek dapat menjamin mutu sediaan Farmasi, alatJika Anda ingin mendirikan apotek berdasarkan undang-undang, Anda harus memiliki setidaknya: lokasi; Pemilihan lokasi ini sangat penting dalam industri farmasi dan harus disetujui oleh dewan kabupaten/kota. 02706 Tahun 2002 Tentang Promosi Obat. Peraturan Menteri Kesehatan No 31 Tahun 2016 mengenai Registrasi izin Praktik dan Kerja Tenaga Kefarmasiaan. 2. Undang-undang Obat Keras (St. Pasal 22 (1) Klinik rawat inap wajib memiliki instalasi farmasi yang. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokterUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);. Secara umum, kedua undang-undang ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika untuk kepentingan kesehatan. B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; c. BAB I: Kewajiban umum. ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 4. Apotek akan mendapatkan fee dari vertical ini sebesar 2% faktur penjualan. Apotek; Mengingat : 1. Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terhadap gugatan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin (02/10), yang sebelumnya diajukan oleh. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2021. Untuk peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri 2. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran. farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai. Ukuran Dokumen 275. outcome. Pasal 3 . 56 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Senin, 26 Oktober 2020 Diperbarui Jumat, 6 November 2020 Permenkes 26 Tahun 2020 tentang […]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik. Informasi bahwa Apotek tidak berada di dalam lingkungan Rumah Sakit. Praktik Kedokteran. 2017/NO. Adhyatma, MPH, Lt. c. Instalasi Farmasi Klinik adalah bagian dari klinik, yang dalam Undang-Undang mengenai Narkotika dan Psikotropika disebut Balai Pengobatan, yang bertugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian. Syarat mendirikan apotek 2021 adalah salah satu aspek penting yang perlu untuk pengguna ketahui dan tentunya semua pihak yang hendak membangun apotek. InfoASN. MENGINGAT : 1. 1997. Asisten Apoteker dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);. Menteri Kesehatan memberikan izin kepada apotik untuk membeli, meracik, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk. Unduh Version Diunduh 142706 Ukuran Dokumen 3. - 2 - Mengingat : 1. Undang-undang (UU) NO. Pengertian Narkotika menurut undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Usaha-usaha penyelidikan (penelitian) oleh Lembaga. Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);. 49 3. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (mencabut UU No 3 tahun 1953 dan UU No 7 tahun 1963); UU No. Surat Izin Kerja Apoteker (“SIKA) adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran. Unduh Version Diunduh 4705 Ukuran Dokumen 206. Obat Wajib Apotek (Lengkap) “Obat dengan penanda huruf K dalam lingkaran merah, yang dikenal dengan Obat Keras, seharusnya hanya dapat diserahkan dengan resep dokter (ethical drugs), namun beberapa obat keras ternyata dapat diserahkan apoteker kepada pasien tanpa resep. Hak-hak pemilik sarana apotek sebagai pelaku usaha adalah diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: a. undang-undang yang berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika). Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1997. Yang dimaksud obat dan makanan meliputi: [1] obat; obat tradisional; obat kuasi; suplemen kesehatan; kosmetik; dan. Undang-Undang Nomor 5. Apoteker sebagai salah satu profesi kesehatan sudah seharusnya berperan sebagai pemberi informasi (drug informer) khususnya untuk obat-obat yang digunakan dalam swamedikasi. Farmakope Indonesia Edisi V 2. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank; Apotek. Undang-undang Obat Keras (St. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara No. Mengingat : 1. Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. pangan olahan. 4. go. Undang-undang No. fungsi apotek menurut undang-undang 2. 2) Memimpin segala kegiatan manajerial di apotek termasuk. 9 Tahun 2017 yang dimaksud dengan Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Tugas dan Fungsi Apotek Tempat Pengabdian Profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan. a. 9 tahun 2017 tentang Apotek bahwa Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. PMK No 3 Tahun 2021 ini dikeluarkan dengan menimbang bahwa untuk menjamin keselamatan pasien dan melindungi masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan, perlu disusun perubahan penggolongan, pembatasan, dan kategori obat berdasarkan risiko keamanan dan. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Obat Keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter Apoteker di Apotik. Judul. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar. Tahun 2021 merupakan salah satu tahun yang sangat prestisius. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Apoteker harus menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik. Gedung Dr. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara. Diperoleh secara tidak sah; 3. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, landasan hukum apotek diatur dalam: a. tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. ) o E e . Meski begitu, obat apotek secara umum aman untuk dikonsumsi tanpa resep dokter. meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Apotek; b. 19), tetap berlakuUSDRegistrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker; Mengingat : 1. 5 tahun 1962, Lembaran-Negara tahun 1962 No. 35/2014) dijelaskan bahwa “Apotek. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan. Aturan yang mendasari izin pendirian apotek adalah: Undang. R. Mengingat : 1. Untuk pertama kali penggunaan pasien harus ke dokter terlebih dahulu (penggunaan pertama dengan resep dokter) 2. Lokasi. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, d i t j e n P e r a t u r a n P e r u n da n g-n d a ng an. 36 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 1 disebutkan bahwaDisamping itu, apotek berdasarkan Pasal 1 angka 74 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (“Permenkes 26/2018”) merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Telah Terbit, Selengkapnya Disini! 9 Agustus 2023. Khusus untuk kode etik apoteker di Indonesia, terdapat 15 pasal yang dibagi dalam 5 bab yang dijadikan sebagai landasan moral dalam menjalankan tugas secara profesional. 419) 4. Peraturan Perundang-undangan di Apotek. 78 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Selasa, 30 Maret 2021 Diperbarui Selasa, 30 Maret 2021 Permenkes 3 2015 Peredaran, Penyimpanan, […]e. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian telah disebutkan bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Apoteker. 3. (2) Apotek dan PSEF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin Sistem Elektronik yang digunakan memenuhi ketentuan: a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; e. bahwa agar Apotek Rakyat dapat memberikan pelayanan kefarmasian dengan baik perlu mengatur pengelolaan Apotik Rakyat dengan Peraturan Menteri Kesehatan. H. Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. PMK ini dibuat untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, perlu penataan. 3495); 3. Apotek a. Atas segala Rahmat, Hidayah, dan ridho-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Makalah Mata Kuliah Undang – Undang Kesehatan tentang “IMPLEMENTASI KODE ETIK APOTEKER DALAM PELAYANAN KEFARMASIAN “. 3. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pekerjaan Kefarmasian. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembagapendidikan. Label dalam Bahasa Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. Ilmu Resep 3. (2) Hukuman administratif sebagaimana dimaksudPP No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);. 5. Mengingat : 1. Obat dalam Undang-Undang Farmasi Penggolongan Obat di Apotek. DAFTAR PUSTAKA Anonim, 1999, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Departemen Kesehatan RI, Jakarta. Sebagai sarana yang mendistribusikan sediaan farmasi ke fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik dan toko obat berizin. Apa itu Apoteker dan Apotek? Penting untuk diinformasikan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker sebagaimana yang diatur dalam PP 51/2009. Obat wajib apotek, adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker pengelola apotek tanpa resep dokter. a. d. 87 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Kamis, 20 Mei 2021 Diperbarui Kamis, 20 Mei 2021 Permenkes 2-2021 Penetapan dan Perubahan […]Sesuai namanya, Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 ini membahas tentang Apotek. 00 DISINI APOTEKER BERPERILAKU PROFESIONAL DENGAN ETIKA TINGGI. No Nama Buku/Pustaka Kepemilikan Jumlah Ada Tidak 1. Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kedaluwarsa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Rumah Tangga ini bertujuan untuk memberikan informasi dan panduan bagi pemerintah pusat dan daerah, tenaga kesehatan terutama apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat dalam hal pengelolaan obat rusak dan. Pasal 1 Setiap apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan. terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat, untuk tujuan keselamatan pasienUndang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tertulis pengertian dari sediaan farmasi. H. (2). Ancaman pidana terhadap pidana penyertaan adalah sama dengan ancaman pidana terhadap pelaku utamanya. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3495); 2. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,. BAB I . pasal 10 ayat (3) Undang-undang No. Majalah Farmasetika – Salah satu tujuan diusulkannya Rancangan Undang-Undang Farmasi dan Praktik Keapotekeran (RUU F&PK) bertujuan untuk melindungi masyarakat (pasien / konsumen) dan para profesi Apoteker di Indonesia dalam menjalankan praktik profesi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063). Dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 angka 1 dan 3 jugak telah menyalahi. 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang. Undang Undang No 36 Tahun 2014 mengenai Tenaga Kesehatan. Apoteker pengelola Apotik terkena ketentuan dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), dan atau Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang. Menurut KepMenKes RI nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 pasal 1 menyebutkan bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia (Anonim, 2002). " bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak. GudangIlmuFarmasi – Pemerintah telah mengeluarkan regulasi terbaru terkait STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KESEHATAN dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 14 Tahun 2021. 2. masyarakat. tahun 1960 tentang Pokok. 2011. Apotek: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik. apoteker adalah untuk menjamin bahwa pasien menerima obat dan pengobatan dengan baik, aman, dan efektif sesuai dengan tujuan terapi. 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan. KETIGABicara obat = keamanan & ketepatan. Aturan yang mendasari izin pendirian apotek adalah: Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang. [3] Selain itu,. Unduh Version Diunduh 27276 Ukuran Dokumen 408. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2 Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3 Permenkes nomor: 340/MENKES/PER/III/2010 tentang. Bangunan. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit,. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. 07/MENKES/13/2023 Tentang Standar Profesi Apoteker diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 66 66 ayat ayat (2) Undang-Undang Nomor 36. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,. 02/MENKES/24/2017 .